Isu Hari Ini

Tanggal 14 November kemarin, pajak motor saya habis dan harus diperpanjang. Saya sekarang saya berada di Semarang, sedangkan untuk memperpanjang pajak saya harus ke Jogja. Sementara untuk pulang ke jogja hanya untuk mengurus pajak jelas tidak mungkin karena saya tidak bisa cuti.

Solusi terbaik (dan mungkin satu-satunya) adalah mengirimkan pajak motor dan stnk ke jogja. Biar nanti kakak laki-laki saya yang mengurusnya. Lah, berarti selama di STNK saya diurus, bagaimana saya harus mobile dengan motor saya di Semarang, sementara kerjaan menuntut saya harus pergi kemana-mana.

Beruntung saya jadi wartawan hukum dan kriminal, jadi saya bisa curhat langsung ke polisi. Akhirnya saya sms Kasatlantas Polwil Semarang. Saya ingin tahu, apakah selama pajak itu diurus di Jogja, saya bisa pakai STNK fotokopi. Sayang kasatlantas bicara lain. “Selama STNK diurus, kendaraan tidak dapat dioperasionalkan,” begitu jawabannya di sms.

Ingin rasanya saya membantah atau mengelak dengan berbagai alasan seperti, “Ndan, saya kan wartawan, dan itu motor satu-satunya. Bagaimana mungkin saya bisa kerja kalau motor dikandangin?”

Mungkin sebagai wartawan, saya punya hak “istimewa” dibanding orang-orang lain. Dan polisi biasa “berbuat baik” jika berhadapan dengan wartawan.

Tapi saya teringat. Hampir setiap hari, saya meliput demo yang mengecam adanya kebusukan di tubuh polri terkait kasus KPK vs Polri atau Cicak vs buaya. Saya berulangkali meminjam mulut orang (pakar) hanya untuk berkata, “Hei polisi, jangan lagi korup dong. Kasihan masyarakat”.

Lalu, kalau saya nekat ingin pakai STNK fotokopi, berarti saya sama saja dengan Anggodo dong. Bedanya, saya pakai hak saya sebagai wartawan, sedangkan Anggodo memakai kelebihan dia, yaitu uang yang berlimpah.

Akhirnya, dengan berat hati dan tekad untuk membersihkan bangsa ini dan diri saya dari mental korupsi, saya menjawab sms balasan dari kasatlantas tadi. “Baiklah pak kalau begitu, terima kasih”

Saya pun memakai motor operasional milik kantor selama seminggu. Yah, walaupun tidak bisa ngebut, setidaknya, saya aman di jalan.

Memang, menjadi warga negara yang baik susah sekali. sangat susah. Saya berusaha untuk itu. Saya harap, saya lulus untuk tes kebersihan lainnya. Anda bagaimana?

Akhir-akhir ini, polisi di Semarang (mungkin juga di kota lain) lagi gencar-gencarnya sosialisasi lights on atau menyalakan lampu di siang hari. Sebagai pengguna motor, saya pun harus tunduk pada aturan baru.

Sebenarnya tidak sulit untuk mengikuti aturan itu. Tinggal menggeser saklar lampu di stang motor, beres deh. Tapi, kalau lupa bisa kena tilang Rp 100.000 (kalau peraturan ini sudah benar-benar resmi).

Pernah saya bikin berita tentang program baru ini. Saya melihat pemakai motor di Semarang masih banyak yang tidak menyalakan lampu di siang hari.

Saya tanya ke salah satu pemakai motor. Katanya, dia tidak tahu apa sih kegunaan program itu dilihat dari sisi teknisnya. Karena merasa tidak mendapat jawaban yang memuaskan dari polisi atau iklan sosialisasi dari polisi tentang hal teknis tadi, narasumber saya pun enggan menyalakan lampu di siang hari.

Ketika saya tanya ke polisi, katanya dengan menyalakan lampu, pemakai mobil bisa lebih jelas melihat kalau ada motor yang dekat dengan mobil mereka. Kalau sudah tahu, senggolan atau bahkan tabrakan bisa dihindari.

Polisi di Jogja bahkan bilang kalau lights on ini bikin aki motor lebih irit. Kok bisa? katanya sih kalau lampu sering dihidupin, ya aki jadi lebih kepake dan awet.

Tapi ketika saya berdiskusi dengan pakar transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno, saya mendapat sudut pandang lain dari program baru polisi ini. Intinya, Djoko tidak setuju dengan program ini.

“Itu sebenarnya hanya program ikut-ikutan. Polisi kita asal adopsi peraturan dari negara lain. Bahkan, tidak ada pengaruhnya sama sekali,” kata Djoko.

Di Malaysia, program itu sangat berhasil. Alasannya, cuaca di Malaysia lebih cloudy. Lampu di motor pada siang hari pun lebih terlihat. Lagipula, pemakai motor yang minta program itu dibikin.

Nah, kalau di Indonesia, siang hari itu sangat terang benderang. Lampu motor kita juga kalah kuat dengan sinar matahari. Saya pun melirik lampu yamaha vega milik saya. Yah, ternyata memang tidak terlalu terlihat jika lampu dihidupkan. Dengan kata lain, sepertinya tidak ada bedanya kalau lampu di motor saya hidup atau mati. Mungkin hanya motor keluaran baru yang sinarnya lebih terang.

Kata Djoko, daripada polisi bikin peraturan seperti itu, lebih baik polisi lebih memperketat pembuatan sim. Sim itu sendiri menjadi akar dari semuanya. Jika pengendara motor punya sim yang didapat dari prosedur yang benar, maka dengan sendirinya, dia akan lebih paham bagaimana berkendara yang baik dan benar, dan tentu saja aman.

“Nah begitu,” kata Djoko,” jangan-jangan polisi kongkalikong dengan produsen lampu juga”.

Bagaimanapun, saya setuju dengan polisi yang berusaha keras menciptakan ketertiban berlalu lintas. Lagipula peraturan itu sudah tercatat sebagai undang-undang berkekuatan hukum. Saya pun harus tunduk.

Anggodo Widjojo akhirnya bisa bernapas lega setelah Bareskrim Polri melepaskannya Rabu malam. Dapat dipastikan banyak pihak yang akan mengelus dada. Tim 8 pun langsung mengancam mundur karena merasa pendapat mereka tak digubris polri.

Setelah nama Anggodo muncul dan kiprahnya terkuak lewat transkrip rekaman yang dibuka di MK, banyak pihak yang “salut”. Bagaimana tidak? Seorang Anggodo mampu mengobok-obok institusi penegak hukum level nasional.

Usai transkrip diperdengarkan, Selasa malam Anggodo dijemput untuk diperiksa. Polri mengaku hanya punya 24 jam untuk memeriksa “superhero” ini.

Entah apa yang terjadi dalam proses pemeriksaan itu. Masyarakat pun hanya bisa melihat. Mungkin benar apa yang dikatakan Adnan Buyung Nasution kalau pelepasan Anggodo ini bisa membuat rakyat marah dan bergolak.

Bicara tentang Anggodo, Rabu siang saya sempat ditanya oleh Kepala Kejati Jateng Salman Maryadi usai wawancara. “Menurut kamu, Anggodo bisa ditahan saat ini? Dengan bukti yang ada saat ini?” kata Salman.

Saya hanya bilang “bisa”, karena toh Anggodo adalah aktor utama, setidaknya, dalam transkrip rekaman. Lagipula, Anggodo adalah kunci dari sandiwara yang mencoreng penegakan hukum di Indonesia ini.

Salman pun hanya menggeleng mendengar jawaban saya. “Tidak, bagaimana mungkin hanya dengan bukti transkrip orang bisa dipidanakan? Ini masalah hukum lho, hati-hati,” kata Salman.

Masuk akal juga. Memang sesuai prosedur hukum, suatu perbuatan tidak dapat dibuktikan hanya dengan satu alat bukti.

Salman pun mengakhiri pembicaraan ketika masuk ke lift. Dan saya pun pulang dengan pendapat, pikiran, dan analisa yang berputar-putar di kepala. Hukum ternyata tidak sesederhana itu.

Sebagai bagian dari warga Indonesia yang ingin bangsanya maju dengan hukum yang dijunjung tinggi, saya berharap dengan lepasnya Anggodo tidak menambah kasus ini semakin ruwet.

Yang namanya pawang buaya, pasti paham bagaimana caranya buaya supaya tidak digigit buaya. Tapi namanya juga binatang, bisa saja suatu saat moncong buaya mencaplok pawangnya sendiri. Kapan itu terjadi….